oleh

2020, Kades di Bone Wajib Laporkan Harta ke KPK

KLIKBONE.COM, WATAMPONE- Pemerintah Kabupaten(Pemkab) Bone melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) melaksanakan sosialisasi di Ball Room Hotel Novena, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kota Watampone, Senin (10/2/2020).

 

Sosialisasi terkait pengaplikasian pengisian formulir permohonan aktivasi e – filing wajib lapor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara(LHKPN) khususnya kepala desa(kades).

Selain sosialisasi LHKPN bagi kades, dilakukan pula kegiatan penyerahan piagam penghargaan LHKPN Award dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bone tahun 2020.

Wakil Bupati(Wabup) Bone Drs H Ambo Dalle MM menghadiri dan membuka sosialisasi tersebut.

Dalam sambutannya, Ambo Dalle menyebutkan pengisian LHKPN kepada KPK RI sudah diwajibkan bagi kepala desa sebagai penyelenggara negara pada tahun 2020.

“Pada tahun 2020 ini, semua kepala desa sebagai penyelanggara negara di Bone harus melakukan pengisian LHKPN, saya haqqul yakin tidak ada kepala desa yang tidak mau ini, ini kepentingan kita bersama dalam melaporkan harta kekayaan kita,” kata Ambo Dalle dalam rilisnya.

“Jika tidak melakukan pengisian maka akan terlihat dalam menu admin. Akan terlihat di situ bahwa ini kepala desa yang belum. Dan jika tidak mengisi laporan maka akan dimintai alasannya secara tertulis mengapa tidak mengisi LHKPN,” jelasnya.

Oleh karena itu, dia meminta para kepala desa melakukan koordinasi dengan admin LHKPN Bone tentang tata cara pengisian LHKPN.

Mantan Ketua DPRD Bone ini menambahkan agar para kepala desa tidak asal mengisi laporan LHKPN mereka.

Kata dia pengisian LHKPN dilakukan dengan sejujujur-jujurnya.

“Saya berharap kepada para kepala desa sekalian untuk mengikuti aktivasi LHKPN, LHKPN diisi dengan data apa adanya dengan harta yang dimiliki saat ini,” kata Ambo Dalle.

Hadir para Camat, Kepala Desa, dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah(OPD) se Kabupaten Bone.(Abu).

Komentar